1. Sumber daya di Indonesia yang mulai menipis
SDA dalam hal ini adalah berbagai produk minyak bumi memang menjadi
masalah yang mengemuka bukan hanya di negeri ini, namun juga di dunia.
Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai SDA dalam hal ini minyak
bumi yang melimpah, namun tidak bisa mengelolanya dan hanya mengekspornya dalam
bentuk minyak mentah dan mengimpor dalam berbagai bentuk Bahan Bakar Minyak
(BBM), maka ‘tak heran seriring berkembangnya waktu SDA ini akan habis, karena
membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaharuinya, contohnya diramalkan BBM
akan habis pada tahun 2020.
Solusi :
a) Mengurangi penggunaan
BBM
b) Kurangi import
kendaraan mobil dan motor
c) Perbaiki infrastuktur
angkutan umum yang ada
d) Batasi kepemilikan
kendaraan pribadi
2.
Ledakan Populasi di
Indonesia
Indonesia terkenal dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di dunia,
contohnya pada saat tahun 2010 jumlah 230 juta jiwa. Lebih dari di itu
diramalkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat dan
meningkat. Menurut pandangan saya, hal ini tidak akan menjadi masalah jika
peningkatan pendapatan disposibel masyarakat seimbang dengan peningkatan
populasi penduduk di Indonesia. Namun yang menjadi masalah sesungguhnya bukanlah
ledakan populasinya, namun adalah perkembangan populasi yang lebih besar
dibandingkan dengan perkembangan pendapatan disposibel masyarakat.
Solusi :
a.) Melakukan program
KB (Keluarga Berencana) yang mencanangkan 2 anak sudah cukup
b.) Ubah terlebih dahulu persepsi dimata masyrakat, maksudnya jika
masyrakat berpendapat setiap anak punya rezekinya masing – masing, diubah bahwa
anak itu bukan hanya dibuat saja, namun juga dipelihara, untuk memelihara anak
itu butuh biaya yang cukup besar.
3. Pemerintah yang Lemah, Tidak Efisien dan Korup
Pemerintah
yang lemah, tidak efisien dan korup, bukanlah sesuatu yang mengherankan karena ketika
sistem demokrasi dijalankan di Indonesia mulai masa reformasi masa pemerintahan
B.J Habibie, sudah mulai nampak gejala pemeritahan yang lemah, tidak efisien
dan korup, akan tetapi masalah korupsi sudah ada sejak masa VOC, bahkan
hancurnya VOC itu salah satu penyebabnya adalah korupsi. Permasalahan ini cukup
kompleks dan terkait dari moral dan hati setiap orang yang berada dalam
pemerintahan. Namun secara teoritis pemerintah yang lemah, tidak efisien dan
korup mencerminkan pemimpin yang lemah dan tidak bisa mengambil keputusan
dengan tepat.
Solusi
:
a.) Dengan penguatan moral dari generasi penerus bangsa, hal ini
sudah ditanamkan sejak usia dini, seperti mata pelajaran PPKN/KWN, Upacara, Kedisiplinan
dsb.
4. Ketidak Seimbangan Struktur Keuangan di Indonesia
Ketidak-seimbangan
struktur perekonomian Indonesia, disini maksudnya adalah terkait dengan
ketidak-seimbangan distribusi pendapatan pemerintah yaitu seperti mengutip
pendapat Prabowo sebagai berikut, Prabowo
mencontohkan sirkulasi uang di Indonesia. Sebanyak 60% dari seluruh uang di
Republik Indonesia beredar di ibukota Jakarta. Sebanyak 30% beredar di 32 kota
lainnya. Hanya 10% dari uang yang beredar di seluruh Indonesia ada di pedesaan.
Sementara 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. “Ini berarti 10% dari
seluruh uang yang beredar di Indonesia dinikmati 60% penduduk Indonesia,”
ujarnya. Prabowo juga memberi ilustrasi lain, yaitu persebaran uang di antara
penduduk dilihat dari rekening di bank-bank seluruh Indonesia. Hanya 0,1% dari jumlah
rekening menguasai 37% deposito. Mayoritas rekening memiliki tabungan di bawah
Rp 100 juta tetapi hanya menguasai 18,5% dari uang itu. “Adalah sebuah
kenyataan bahwa 0,17% warga Indonesia mengontrol 45% dari Pendapatan Nasional
Bruto Indonesia,” kata putra Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu. Data
anggaran negara juga menunjukkan ketidakseimbangan struktur ekonomi Indonesia.
Buktinya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun
2012 sebesar Rp 1.200 triliun, hanya 3% atau sebanyak Rp 36 triliun disediakan
untuk sektor pertanian. Padahal, 60% warga Indonesia hidup di sektor pertanian.
Solusi :
a.) Adanya pemerataan pendapatan dan juga pengaturan sturuk APBN
untuk sektor masyrakat golongan menengah kebawah.